agus joko pramono - An Overview

agus joko pramono - An Overview

Blog Article

”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.

Layanan ini merupakan sarana layanan on the internet bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Namun, berdasarkan laporan pemeriksaan investasi yang sebelumnya telah diserahkan ke Kejakgung, sudah terang dan jelas bahwa ada unsur pidana perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara Rp 16,eight triliun.

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  

Your browser is away from day, and may not be compatible with our Web page. A list of the most well-liked World-wide-web browsers can be found under.

Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.

The next posts are merged in Scholar. website Their put together citations are counted only for the main report.

Impacts of family members entities on environmental disclosure: Examining the mediating part of earnings management and board independence

The subsequent content articles are merged in Scholar. Their combined citations are counted just for the initial article.

Salah satu poin yang ditanyakan terhadapnya adalah terkait mengatasi pemberitaan negatif terhadap KPK. Agus punya caranya sendiri untuk hal itu.

Fickar berharap Kejakgung dapat mendalami perkara dugaan merintangi penyidikan yang dilakukan auditor BPK itu secara lebih mendalam.

Hal itu, lanjutnya, terkait dengan mengembalikan kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum khususnya di bidang industri keuangan nonbank dan pasar modal.

Menurut Pramono, Jakarta dalam lima tahun ke depan bisa memasuki daftar fifty besar kota international di dunia. Politikus PDI Perjuangan ini mengaku sudah mengkaji ihwal kemungkinan janji tersebut direalisasikan.